website humas kabupaten wonogiri

“PINTER RAKYATE LAN GRATIS SEKOLAHE”

 

Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri Membangun Sumberdaya Manusia

Pendidikan adalah investasi untuk generasi bangsa. Membekali generasi penerus dengan ilmu pengetahuan yang berkarakter merupakan satu modalutama kelangsungan hidup sebuah negara alam enggapai cita-cita parapendiri bangsa. Tentunya, adalah sebuah ironi jika untuk pendidikananak-anaknya saja, terutama pendidikan dasar, orang tua harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Itu masih diperparah dengan aksespendidikan yang belum sepenuhnya merata di semua wilayah. Termasuk di Wonogiri.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo atau lebih akrab disapa Jekek memasukkanperbaikkan sistem penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satuprogram dari lima program prioritasnya (Panca Program Bupati Wonogiri). Empat program prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pasar tradisional, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan perbaikkan system di bidang pertanian.

Dalam banyak kesempatan, Jekek terang-terangan menyatakan potret pendidikan di Wonogiri masih sangat memprihatinkan. Padahal, tantangan ke depan semakin berat. Karena itu, Jekek berkomitmen untuk memberikan “modal” kepada generasi penerus berupa kapasitas kelimuan yang benar-benar berkualitas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman masa lalunya yang pernah mengalami masa-masa sulit ketika menempuh pendidikan.

Saat ini, Wonogiri belum mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, tegas diamanatkan bahwa pemerintah harus mampu menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik, dengan sistem terbuka dan multimakna.

Di eks Karesidenan Surakarta, tinggal Wonogiri saja yang belum menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Itu pula yang membuat Joko Sutopo bertekad untuk sesegera mungkin menyelenggarakan pendidikan dasar gratis di Wonogiri. Program pendidikan dasar gratis itu menjadi salah satu program utama dalam Panca Progam Bupati Wonogiri.

Pendidikan dasar gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran 2018 tersebut akan menjadi titik awal pembangunan sumberdaya manusia. Dengan adanya pembangunan sumberdaya manusia, upaya untuk mengentaskan kemiskinan akan semakin mudah dilaksanakan. Saat ini, angka kemiskinan
di Wonogiri masih cukup tinggi. Yakni sekitar 12,98 persen.

Wonogiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yakni Perda Nomor 22/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 14 perda tersebut menyebutkan bahwa (1) Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan, (2) Pemerintah menjamin terselenggaranya dana/anggaran guna mewujudkan terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat, (3) Pemerintah membantu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagaman.

Pemkab Wonogiri pun berkomitmen untuk mewujudkan amanat di perda tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 28,8 miliar pada APBD 2018 khusus untuk menyelenggarakan pendidikan gratis. Anggaran pendidikan dasar gratis akan diwujudkan
dalam Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). BOSDA ini akan menjadi sumber pembiayaan seluruh kegiatan operasional belajar mengajar siswa.

Di antaranya untuk pembelajaran dan ekstra kurikuler, pengembangan perpustakaan sekolah, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian kebutuhan habis pakai sehari-hari, biayalangganan jasa listrik/air/internet/telephon, biaya perawatan/perbaikkan sarana dan prasarana sekolah ringan, pembayaran jasa guru / petugas sekolah yang belum dibiayai BOS Pusat, membantu siswa miskin, biaya pengelolaan dana BOS, pengadaan peralatan praktek, pengadaan sarana sanitasi, pengembangan manajemen sekolah, danpengadaan mebelair.

Karena pemerintah sudah mengalokasikan dana BOSDA, maka sekolah dilarang menarik biaya kepada siswa/orang tua siswa dalam bentuk apapun, menyalahgunakan dana BOSDA yang tidak sesuai peruntukkannya dan melakukan pengadaan seragam dan kebutuhan personal siswa.

Pendidikan dasar gratis dengan dana Rp 28,8 miliar itu hanya satu dari beberapa bukti keseriusan Jekek dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di Wonogiri. Program lainnya adalah Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp. 12,8 milyar pada tahun 2016 yang jumlahnya kemudian ditambah menjadi Rp 14 miliar pada tahun 2017. Itu masih ditambah dengan Rp 350 juta dari APBD Kabupaten Wonogiri. Selain itu, mulai tahun 2016, Jekek juga memulai program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Anggaran program beasiswa berprestasi itu pada tahun 2016 adalah Rp 2 miliar. Kemudian, pada tahun 2017 ini, jumlahnya ditambah menjadi Rp 2,5 miliar.