website humas kabupaten wonogiri

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mengatur dan menetapkan banyak dan jenis tipelogi perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, dan prioritas wilayah masing-masing. 

Terdapat urusan pemerintahan yang telah terbagi kewenangannya, urusan pemerintahan pusat disebut urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  Urusan Pemerintahan Wajib dibagi ke dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 sebagai bentuk penyesuaian kondisi dan situasi wilayah  sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih efektif dan efisien.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

  1. Sekretariat Daerah berjumlah 1 lembaga;
  2. Sekretariat DPRD berjumlah 1 lembaga;
  3. Inspektorat Daerah berjumlah 1 lembaga;
  4. Dinas Daerah berjumlah 18 dinas ;
  5. Satuan Pol PP berjumlah 1 lembaga;
  6. Badan Daerah berjumlah 3 badan;
  7. Kecamatan berjumlah 25 kecamatan;
  8. UPT Dinas sesuai kebutuhan;
  9. UPT Badan sesuai kebutuhan;
  10. Rumah Sakit Umum Daerah berjumlah 1 lembaga;

Berikut adalah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 tahun 2016 : 

  1. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri (Tipe A);
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonogiri (Tipe A);
  3. Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri Tipe A;
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
  5. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Tipe A;
  6. Dinas Kesehatan Tipe B;
  7. Dinas Sosial Tipe C;
  8. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe B;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe B;
  12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Tipe A;
  13. Dinas Tenaga Kerja Tipe B;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
  15. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
  16. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B;
  17. Dinas Perhubungan Tipe C;
  18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
  19. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B;
  20. Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Tipe B;
  21. Dinas Kearsipan Tipe C;
  22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
  23. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A;
  24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Tipe A;
  25. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A;
  26. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
  27. Kecamatan Baturetno dengan Tipe A;
  28. Kecamatan Batuwarno dengan Tipe A;
  29. Kecamatan Bulukerto dengan Tipe A;
  30. Kecamatan Eromoko dengan Tipe A;
  31. Kecamatan Girimarto dengan Tipe A;
  32. Kecamatan Giritontro dengan Tipe A;
  33. Kecamatan Giriwoyo dengan Tipe A;
  34. Kecamatan Jatipurno dengan Tipe A;
  35. Kecamatan Jatiroto dengan Tipe A;
  36. Kecamatan Jatisrono dengan Tipe A;
  37. Kecamatan Karangtengah dengan Tipe A;
  38. Kecamatan  Kismantoro dengan Tipe A;
  39. Kecamatan Manyaran dengan Tipe A;
  40. Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A;
  41. Kecamatan Nguntoronadi dengan Tipe A;
  42. Kecamatan Paranggupito dengan Tipe A;

Spread the word. Share this post!

3 Comments

  1. Rizki.

    Balas

    Mohon pnjlesan bpk2 di pemkab..bidang desa…ad yg mngganjal di hati kami..watga desa Doho girimarto…beberapa wktu lalu Desa tlah mnata SOT.k yg baru..dn sudah clear smua perangkat dilantik olh Kades..walopun dlm pnnyusunan ad sdikit beda paham Dng Bpd..Bpd mnyarakan untuk desa sot.k 12/ sesuai luas wayah dn status desa swakarya..ttpi pihak desa mnolak alsanya prgkt ckp 11..krna kbthun kaur 2dn kasi 3…akan ttpi hari 22sept.ini kami dpt undangan pmbntukan panitia lowngn prangkt lagi…ini bagai mana pak.ap ada dasar undang2nya..blm 1 bln pnltikan kok buka lowngan lagi kok sprti gak propesional pihak desa….suwun atas perhatiany

    • TEAM HUMAS

      Balas

      barangkali bisa berdiskusi secara langsung dengan bidang terkait di kantor PMD Kabupaten Wonogiri, atau koordinasi dgn pihak kecamatan agar jk ada masalah atau apapun bisa mendapat solusi

Leave Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *