oleh

Kerja Bersama Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Di Wonogiri

Wonogiri – Staf Khusus Presiden dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) datang ke Kabupaten Wonogiri untuk membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Rabu (22/6). Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.

Hasil diskusi, Arif menilai Bupati Wonogiri Joko Sutopo memiliki semangat yang sama dengan Presiden Joko Widodo bahwa percepatan kemiskinan ekstrem adalah salah satu prioritas dan segera dirampungkan pada 2024.
“Program-program yang sudah dan akan dilakukan banyak diperbincangkan. Itu menyangkut tiga hal,” jelasnya.
Tiga hal yang dimaksid Arif yakni, pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui program perlindungan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan dari rumah tangga yang tergolong kelompok miskin ekstrem. Dengan begitu, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup layak. Ketiga, pengembangan atau perbaikan infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan.

Sementara itu, Bupati bakal berupaya melakukan intervensi menekan angka kemiskinan ekstrem melalui sejumlah program. Namun sebelum membahas program penanganan, ia harus memastikan data kemiskinan di Wonogiri terverifikasi terlebih dulu.

Program tersebut akan diusulkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Jadi, tak hanya data yang disodorkan. Tapi juga improvisasi program. Bupati mengusulkan kepada rombongan pemerintah pusat supaya ke depan ada komparasi data dan diharapkan daerah memiliki otoritas untuk melakukan validasi data.

Menurut Bupati, masyarakat perlu memahami maksud kemiskinan ekstrem, yakni ketika penghasilannya tak sampai Rp 360 ribu per bulan atau Rp 12 ribu per hari. Kemiskinan ektrem ada di semua daerah, sedangkan Wonogiri tak masuk daerah miskin ektrem di Jawa Tengah karena ada ambang batas tertentu.

Ia tak memungkiri, peningkatan angka kemiskinan ekstrem mencapai 2,33% dalam setahun merupakan imbas pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, keberadaan kaum boro atau perantau di Kabupaten Wonogiri yang mencapai 38% juga perlu dihitung sebagai aktivitas ekonomi.

(Admin/Esti)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Utama