WONOGIRI_PT KAI mengadakan Sosialisasi Pemanfaatan Aset PT KAI di Kabupaten Wongiri. Sosialisasi diadakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jum’at (29/07). Acara tersebut di hadiri oleh Bupati Wonogiri, Sekretaris Daerah Wonogiri, Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta beserta jajaran staff PT KAI lainnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyampaikan acara tersebut diadakan untuk merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya khususnya warga yang memanfaatkan aset non-operasional milik PT KAI dari kecamatan Selogiri, kecamatan Wonogiri dan Kecamatn Baturetno. Beberapa keluhan yang diterima Bupati diantaranya terkait cara sewa aset atau soal akumulasi tagihan yang jumlahnya melebihi kapasitas mereka untuk membayar.

“Niat kami Pemerintah Kabupaten Wonogiri itu, bagaimana kita nggolekne solusi persoalan yang ora rampung-rampung,”ujar Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.

Menurut Bupati masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan permasalahan ini untuk melakukan penipuan terhadap masyarakat. Ia berharap melalui forum tersebut masyarakat bisa mendapatkan kepastian terkait pemanfaatan aset PT KAI.

“Diskusi ini sebagai antisipasi agar masyarakat kami tidak menjadi korban,” tambahnya.

Pada acara sosialisasi yang juga turut mengundang warga dari tiga kecamatan tersebut, juga membuka ruang diskusi warga untuk menyampaikan keresahan mereka sebagai pengguna aset dari PT KAI. Salah satu keluhan seperti diungkapkan Rustam (warga Gerdu kecamatan Wonogiri) adalah tagihan sewa yang membengkak. Ia merasa hal itu sangat membebani dirinya dan juga warga lain yang mengalami hal yang serupa mengingat mereka berasal dari kalangan ekonomi menegah ke bawah. Rustam juga berharap agar dilakukan pemutihan sewa.

Menanggapi hal itu, Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT KAI Iwan Eka Saputra menerangkan bahwa angka tagihan yang diberikan kepada pengguna aset PT KAI itu berasal dari database yang dimiliki oleh PT KAI. Mengenai pemutihan ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum bisa melakukan pemutihan karena pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. (admin/rizki_magprok2022)