WONOGIRI – Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 51 kasus, pada 2016 terdapat 49 kasus dan pada 2017 menurun jadi 35 kasus. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI di Ruang Khayangan Kompleks Setda, Selasa (17/4).

Menurutnya, pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak ikut berperan dalam penurunan jumlah kasus itu. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau mediasi. Kasus itu harus diselesaikan secara hukum. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akan luas apabila dibiarkan tanpa melalui proses hukum. “Kalau ada yang menemukan kasus seperti itu, silahkan lapor saja. Semua kami selesaikan secara hukum,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo meyakini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terungkap jauh lebih banyak. Kasus itu bisa tidak terungkap jika ada penyelesaian di luar hukum. “Kalau ada kasus, jangan sampai mediasi. Harus langsung proses hukum,” katanya.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menyebabkan trauma mendalam dan berkepanjangan. “Kami juga meminta kepada Kapolres agar jangan sampai ada anggotanya yang diam jika ada kasus seperti itu. Prostitusi anak juga jangan sampai ada,” pintanya.

Di sisi lain, dia meminta Pemkab meningkatkan anggaran untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & P3A) khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan anggaran yang memihak akan menunjukkan seberapa jauh perhatian Pemkab terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sementara, Endang Maria Astuti anggota Komisi VIII DPR RI mengatakan, Wonogiri telah membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilantik oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, 2017 lalu. Dari situlah kemudian muncul ide program nasional perlindungan perempuan dan anak.

Adapun anggaran untuk Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri tahun ini mencapai Rp 5,8 miliar dari APBD Wonogiri yang jumlah totalnya mencapai Rp 2,4 triliun. Angka itu menurutnya sudah maksimal. Meski demikian, pihaknya akan berupaya meningkatkan lagi apabila dirasa masih kurang. (HUMAS-est)